Informasi Seputar Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri | SMPTN Terpadu

Senin, 17 Maret 2008 | 18:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional M. Sofyan menyatakan Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) menolak diaudit karena menganggap lembaga itu independen yang berbadan hukum.

Penolakan itu disampaikan ketika inspektor melakukan pemeriksaan terhadap Perhimpunan SPMB itu pada Februari lalu, menyusul pemeriksaan ke Universitas Udayana, Bali dan Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara pada tahun lalu."Perhimpunan tak mau diaudit," ujarnya kepada Tempo di kantornya, Senin (17/3)

Karena tidak dapat mengaudit, lanjut dia, inspektorat tidak dapat mengetahui isu ketidakberimbangan dana yang diwacanakan oleh 41 perguruan tinggi yang memutuskan keluar dari Perhimpunan SPMB pekan lalu.

Sebagai gambaran, menurut Sofyan, Perhimpunan SPMB mengumpulkan dana sebesar Rp. 62,3 miliar tahun lalu. Dana itu didapat dari penjualan 121.599 lembar formulir pendaftaran Ilmu Pengetahuan Alam, 165.077 formulir pendaftaran Ilmu Pengetahuan Sosial, dan 110.386 formulir pendaftaran Ilmu Pengetahuan Campuran.

Kisruh yang terjadi, tambah Sofyan, telah membuat masyarakat resah dan bingung. Untuk itu ia mengharapkan Perhimpunan SPMB bersedia mengubah tata kelola keuangan dan menjadi penyedia jasa untuk perguruan tinggi yang akan menseleksi mahasiswanya. "Jadi, semua sama kecuali dana yang harus masuk ke kas negara," katanya.

Reh Atemalem Susanti

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/03/17/brk,20080317-119396,id.html 

Surabaya (ANTARA News) - Sebanyak 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia dalam pertemuan di ITS Surabaya, Minggu, sepakat untuk meninggalkan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

"Masalahnya, sistem pengelolaan keuangan dalam SPMB yang selama ini diselenggarakan Perhimpunan SPMB Nasional dinilai melanggar aturan," kata Sekjen Paguyuban Rektor PTN se-Indonesia Prof DR H Haris Supratno.

Ketika dikonfirmasi ANTARA News Surabaya usai pertemuan yang dihadiri Rektor PTN se-Indonesia itu, rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu mengatakan, pengganti SPMB adalah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional (UMPTN).

"UMPTN tidak akan dilaksanakan panitia tersendiri seperti SPMB, namun dilaksanakan secara bersama oleh pimpinan PTN se-Indonesia dengan sistem kepanitiaan mulai panitia pusat, koordinator wilayah, dan panitia pelaksana," katanya.

Menurut dia, panitia pusat disepakati di Surabaya dengan sekretariat di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan wakil ketua dari UNY Yogyakarta dan Unram Mataram, sedangkan sekjen dari Unesa dan bendahara dari Unair.

"Untuk korwil, korwil timur diketuai ITS Surabaya, korwil tengah dipimpin Undip Semarang, dan korwil barat ditangani IPB Bogor. Semuanya akan diatur bergiliran pada setiap tiga tahun sekali," katanya.

Untuk panitia pelaksana, katanya, akan dilaksanakan PTN masing-masing, tapi di Surabaya ada lima PTN yang sepakat bersatu dalam struktur panitia pelaksana yakni ITS, Unair, Unesa, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan Unijoyo Bangkalan.

"Jadi, sistemnya bersifat swakelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan PTN, tapi orang luar tetap ada seperti pemborong atau tenaga ahli, namun jumlahnya tak boleh melebihi 50 persen," katanya.

Ditanya sistem penyelenggaraan UMPTN dan pengelolaan keuangannya, ia mengatakan calon mahasiswa langsung mendaftar ke Bank Mandiri dengan menyebutkan ikut IPC atau IPA/IPS.

"Kalau IPC ada tiga pilihan program studi, sedangkan IPA/IPS ada dua pilihan program studi. Kalau tiga pilihan, maka Bank Mandiri akan mentransfer PTN yang menjadi pilihan pertama dengan uang 55 persen, pilihan kedua 30 persen, dan pilihan ketiga 15 persen," katanya.

Untuk dua pilihan, katanya, Bank Mandiri akan mentransfer PTN yang menjadi pilihan pertama dengan uang 60 persen dan pilihan kedua 40 persen. "Semuanya akan ditransfer ke rekening rektor PTN masing-masing," katanya.

Dari rektor itulah, katanya, uang akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan pada saatnya akan dicairkan rektor masing-masing sebagai dana pelaksanaan UMPTN.

"Dana pelaksanaan itu akan diatur dengan prosentase sesuai kebutuhan untuk peserta, panitia pusat, korwil, panitia pelaksana, dan PTN pilihan. Rektor yang akan membagi dana itu untuk peserta, panitia, dan korwil," katanya.

Ia mengatakan proses pengelolaan keuangan itu agak rumit, namun hal itu tidak akan menyalahi aturan. "Kami juga sudah sepakat dengan KPPN agar pencairan keuangan terealisir dalam tiga jam, asalkan ada bukti setor," katanya.

Untuk penggunaan keuangan, katanya, semuanya juga harus memakai tender (barang) dan seleksi terbuka (tenaga ahli), tapi pembuatan soal ujian yang tergolong rahasia negara dapat dilakukan tanpa tender sesuai Keppres 80/2003.

Secara terpisah, Rektor ITS Surabaya Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD menilai setiap PTN sebenarnya sudah mempunyai pengalaman untuk menyelenggarakan tes masuk secara swakelola yakni penyelenggaraan tes masuk non-SPMB. (*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/3/9/41-ptn-se-indonesia-tinggalkan-spmb/ 

Mendiknas Minta SPMB Dikaji Ulang

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Terkait “boikot” yang dilakukan 41 dari 56 perguruan tinggi negeri (PTN) peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo meminta Dirjen Dikti untuk mengkaji ulang kebijakan SPMB.

“Sekarang mereka diminta untuk memberikan masukan kepada Dirjen Dikti. Sekarang Dirjen Dikti sedang dalam proses untuk menulis ulang kebijakan penerima mahasiswa baru,” kata Mendiknas ketika ditemui di pertemuan The Seventh E-9 Minister Review Meeting on Education For All di Nusa Dua, Bali, Senin.

Mendiknas menyebut bahwa ada kebijakan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depkdiknas) untuk meninjau ulang SPMB karena temuan Irjen Diknas dan Departemen Keuangan yang menyatakan SPMB tidak sesuai dengan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Dirjen sedang meminta masukan dan akan diberikan opsi baru untuk SPMB, tapi tidak mungkin dalam kebijakan baru ini kepentingan semua pihak terakomodasi, tapi diusahakan,” kata Mendiknas.

Menurut Dirjen Dikti Depdiknas Fasli Djalal, penerimaan mahasiswa baru diserahkan ke masing-masing rektor karena memang merupakan tanggung jawabnya.

“Rektor boleh memilih untuk menyeleksi sendiri, membentuk paguyuban atau bekerjasama dengan pihak ketiga,” katanya.

Sementara mengenai perbedaan kebijakan masing-masing universitas tentang penerimaan mahasiswa baru disebut Fasli bukan satu hal yang jarang terjadi.

“Pada akhirnya mungkin akan ada beberapa variasi penerimaan siswa baru. Penerimaan mahasiswa baru ini sebenarnya sudah punya banyak model seperti UGM yang pernah sebagian besar melakukan SPMB, dan sebagian kecil penerimaan siswa dari seleksi mandiri. ITB juga melakukan beberapa pola penerimaan,” ujarnya.

Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan adanya beberapa pola karena sekarang saja sudah terjadi, paparnya.

Sebanyak 41 PTN se-Indonesia menyatakan keluar dari Perhimpunan SPMB dan memutuskan untuk menyelenggarakan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) sebagai gantinya, karena pengelolaan keuangan dalam SPMB dianggap melanggar aturan.

Fasli menyebut dirinya akan bertemu dengan perwakilan kedua pihak, dan dari pertemuan itu akan ditentukan langkah selanjutnya.

“Dari dua pertemuan ini mudah-mudahan kita akan mencapai sebuah kesepakatan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Dirjen yang akan menjadi payung hukum dari pelaksanaan Keppres 80/2008 yang merupakan tindak lanjut Permendiknas 6/2008,” katanya.

Jika kemungkinan terburuk yakni ada dua penyelenggaraan ujian masuk perguruan tinggi negeri, Fasli mengimbau agar kedua belah pihak tidak menyulitkan pelajar.

http://www.antara.co.id/arc/2008/3/10/mendiknas-minta-spmb-dikaji-ulang/

Unhas Buka Dua Program Studi Baru Laporan: Aqsa Riandy Pananrang, dilaqsa@yahoo.co.id Makassar, Tribun - Pembantu Rektor I Universitas Hasanuddin, Prof Dr Dadang Ahmad Suriamiharja MSc, Jumat (28/3), mengatakan selain 59 program studi (prodi) yang telah ada, tahun ini, pihaknya juga mulai melakukan penerimaan perdana untuk dua prodi baru. Dua prodi tersebut yakni Teknik Informatika di Fakultas Teknik dan Fisioterapi di fakultas Kedokteran. "Jadi total keseluruhan mahasiswa baru yang rencananya kita terima tahun ini (7.782 mahasiswa) belum termasuk dua prodi baru ini. Kita baru minta usulan masing-masing fakultas," tambah Kepala Biro Administrasi Akademik Unhas, Drs Alimin Bado MS. Unhas menyiapkan kuota penerimaan sekitar 7.782 mahasiswa baru (maba) untuk 61 program studi yang dikelola di 13 fakultas universitas terbesar di kawasan Indonesia timur ini. Mulai tahun ini penerimaan mahasiswa baru secara nasional telah berganti nama dari SPMB menjadi SMPTN. Kepanitiaan SMPTN juga telah terbentuk dengan Unhas sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Timur Bidang Penilaian. "Tapi sebagaian besar mekanisme penerimaan mahasiswa baru tetap sama seperti SPMB. Hanya dalam penyempurnaan draf peraturan dirjen terjadi penyempurnaan untuk pengelolaan dan pelaporan keuangan," jelas Dadang.(*