TEMPO Interaktif, Jakarta:Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional M. Sofyan menyatakan Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) menolak diaudit karena menganggap lembaga itu independen yang berbadan hukum.

Penolakan itu disampaikan ketika inspektor melakukan pemeriksaan terhadap Perhimpunan SPMB itu pada Februari lalu, menyusul pemeriksaan ke Universitas Udayana, Bali dan Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara pada tahun lalu."Perhimpunan tak mau diaudit," ujarnya kepada Tempo di kantornya, Senin (17/3)

Karena tidak dapat mengaudit, lanjut dia, inspektorat tidak dapat mengetahui isu ketidakberimbangan dana yang diwacanakan oleh 41 perguruan tinggi yang memutuskan keluar dari Perhimpunan SPMB pekan lalu.

Sebagai gambaran, menurut Sofyan, Perhimpunan SPMB mengumpulkan dana sebesar Rp. 62,3 miliar tahun lalu. Dana itu didapat dari penjualan 121.599 lembar formulir pendaftaran Ilmu Pengetahuan Alam, 165.077 formulir pendaftaran Ilmu Pengetahuan Sosial, dan 110.386 formulir pendaftaran Ilmu Pengetahuan Campuran.

Kisruh yang terjadi, tambah Sofyan, telah membuat masyarakat resah dan bingung. Untuk itu ia mengharapkan Perhimpunan SPMB bersedia mengubah tata kelola keuangan dan menjadi penyedia jasa untuk perguruan tinggi yang akan menseleksi mahasiswanya. "Jadi, semua sama kecuali dana yang harus masuk ke kas negara," katanya.

Reh Atemalem Susanti

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/03/17/brk,20080317-119396,id.html 

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru atau biasa disingkat SPMB adalah salah satu bentuk ujian penerimaan mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri, selain program mandiri (melalui ujian mandiri) dan penyaluran minat dan bakat melalui sekolah-sekolah (PMDK). Ujian ini dilaksanakan selama dua hari dalam setiap tahunnya secara serentak di seluruh Indonesia, biasanya dilaksanakan pada awal bulan Juli.

Ujian ini pada awalnya disebut SKALU (Sekretariat Kerja sama antar Lima Universitas) yang pertama kali diadakan secara serentak oleh lima perguruan tinggi negeri pada tahun 1976. Ke lima PTN ini merupakan lima PTN paling diminati (favorit) oleh para calon mahasiswa. Perguruan tinggi negeri (PTN) yang terlibat dalam program rintisan itu adalah Universitas Indonesia di Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan Universitas Airlangga di Surabaya.

Dengan sistem ujian masuk secara serentak ini, para calon mahasiswa tidak usah melakukan perjalanan jauh untuk menempuh beberapa ujian masuk perguruan tinggi negeri favorit pada waktu dan tempat yang berbeda untuk meningkatkan kemungkinan mereka diterima. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional), sistem ujian bersama ini bertujuan menolong para calon mahasiswa untuk menghemat waktu dan biaya walaupun sistem ini jelas mengakibatkan peluang seorang calon mahasiswa untuk memilih lebih dari satu PTN favorit menjadi hilang.

Pada 1977, sistem SKALU diperbaiki dengan mengharuskan mahasiswa memilih program studinya dan bukan hanya perguruan tinggi yang ingin dimasukinya. Atas pertimbangan jumlah PTN, standar dan lokasi, pada 1979 sistem ini dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi negeri, yang dibagi ke dalam tiga kategori.

Kategori pertama di beri nama Proyek Perintis 1 yang melibatkan 10 perguruan tinggi, yaitu kelima perguruan tinggi di atas ditambah dengan Universitas Padjadjaran di Bandung, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dan Universitas Sumatera Utara di Medan.

Di masyarakat luas, Proyek Perintis 1 ini lebih dikenal dengan nama SKASU (Sekretariat Kerja sama Antar Sepuluh Universitas). Dalam sistem ini, mahasiswa diizinkan memilih tiga program studi di tiga perguruan tinggi.

Setelah kategori pertama, IPB, UI, ITB, dan UGM menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru tanpa ujian yang dikenal dengan nama Proyek Perintis 2. Sementara itu, 23 perguruan tinggi negeri lainnya mengembangkan sistem yang mirip Proyek Perintis 1 dengan nama Proyek Perintis. Sedangkan kategori tiga, yaitu perintis tiga, merupakan seleksi pada 23 PTN lainnya dengan proyek perintis tiga. Pada saat yang sama, 10 IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) mengembangkan sistem penerimaan dengan nama Proyek Perintis 4.

Tahun 1983, Depdikbud memutuskan mengadopsi sistem Proyek Perintis 1 dan 2 secara nasional dengan menghapus Proyek Perintis 3 dan 4. Sistem baru ini melibatkan semua perguruan tinggi negeri dan dikenal sebagai Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru), sedangkan sistem penerimaan tanpa ujian dikenal dengan nama Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). Tahun 1989, PMDK dihapus dan Sipenmaru berubah menjadi UMPTN. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang disebut terakhir ini bertahan hingga 2001, menyusul keluarnya SK Mendiknas No 173/U/2001 dan berubah nama menjadi SPMB.

Peserta

Peserta adalah lulusan IPA, IPS atau Bahasa dari SMA atau sederajat dan telah lulus ujian nasional pada tahun yang sama (hingga dua tahun sebelumnya) dengan penyelenggaraan SPMB. Misalnya pada tahun 2006, SPMB boleh diikuti lulusan IPA, IPS atau Bahasa dari SMA atau sederajat yang telah lulus ujian nasional pada tahun 2006, 2005 atau 2004. Peserta terbagi atas peserta jurusan IPA, IPS dan IPC. Masing-masing peserta IPA dan IPS mengikuti ujian hari kedua sesuai jurusannya, sementara peserta IPC harus mengikuti ujian kemampuan IPA dan IPS.

Biasanya calon peserta lulusan IPA dan ingin memilih jurusan perkuliahan yang noneksakta, maka calon peserta itu mengikuti ujian jurusan IPC. Padahal tidaklah harus demikian karena calon peserta itu dapat langsung memilih ujian jurusan IPS. Ini bergantung kepada pilihan-pilihan jurusan perkuliahan yang dipilih.

Materi yang Diujikan

• Hari pertama (Pk. 07.30 - 10.30 WIB)
  • Kemampuan dasar (kuantitatif dan bahasa):
    • Matematika Dasar 25 soal
    • Bahasa Indonesia 25 soal
    • Bahasa Inggris 25 soal
• Hari kedua
  • Kemampuan IPA (Pk. 07.30 - 10.00 WIB)
    • Matematika IPA 15 soal
    • Biologi 15 soal
    • Kimia 15 soal
    • Fisika 15 soal
    • IPA Terpadu 15 soal
  • Kemampuan IPS (Pk. 11.00 - 12.30 WIB)
    • Sejarah 20 soal
    • Geografi 20 soal
    • Ekonomi 20 soal
    • IPS Terpadu 15 soal

Ujian Khusus

Untuk jurusan perkuliahan tertentu seperti jurusan kinesiologi (ilmu olahraga) dan jurusan desain dan seni rupa, diadakan pula ujian ketiga yang merupakan keterampilan dasar bergantung kepada jurusan perkuliahan yang dipilih, contohnya masing-masing berupa ujian fisik dan ujian keterampilan seni rupa.

Ada baiknya para peserta ujian benar-benar telah mengetahui seluk beluk ujian sebelum memilih jurusan dalam SPMB, dengan bertanya langsung kepada perguruan tinggi yang dituju maupun bimbingan konseling pendidikan.

"Masalahnya, sistem pengelolaan keuangan dalam SPMB yang selama ini diselenggarakan Perhimpunan SPMB Nasional dinilai melanggar aturan," kata Sekjen Paguyuban Rektor PTN se-Indonesia Prof DR H Haris Supratno.

Ketika dikonfirmasi ANTARA News Surabaya usai pertemuan yang dihadiri Rektor PTN se-Indonesia itu, rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu mengatakan, pengganti SPMB adalah Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional (UMPTN).

"UMPTN tidak akan dilaksanakan panitia tersendiri seperti SPMB, namun dilaksanakan secara bersama oleh pimpinan PTN se-Indonesia dengan sistem kepanitiaan mulai panitia pusat, koordinator wilayah, dan panitia pelaksana," katanya.

Menurut dia, panitia pusat disepakati di Surabaya dengan sekretariat di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dengan wakil ketua dari UNY Yogyakarta dan Unram Mataram, sedangkan sekjen dari Unesa dan bendahara dari Unair.

"Untuk korwil, korwil timur diketuai ITS Surabaya, korwil tengah dipimpin Undip Semarang, dan korwil barat ditangani IPB Bogor. Semuanya akan diatur bergiliran pada setiap tiga tahun sekali," katanya.

Untuk panitia pelaksana, katanya, akan dilaksanakan PTN masing-masing, tapi di Surabaya ada lima PTN yang sepakat bersatu dalam struktur panitia pelaksana yakni ITS, Unair, Unesa, IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan Unijoyo Bangkalan.

"Jadi, sistemnya bersifat swakelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dilakukan PTN, tapi orang luar tetap ada seperti pemborong atau tenaga ahli, namun jumlahnya tak boleh melebihi 50 persen," katanya.

Ditanya sistem penyelenggaraan UMPTN dan pengelolaan keuangannya, ia mengatakan calon mahasiswa langsung mendaftar ke Bank Mandiri dengan menyebutkan ikut IPC atau IPA/IPS.

"Kalau IPC ada tiga pilihan program studi, sedangkan IPA/IPS ada dua pilihan program studi. Kalau tiga pilihan, maka Bank Mandiri akan mentransfer PTN yang menjadi pilihan pertama dengan uang 55 persen, pilihan kedua 30 persen, dan pilihan ketiga 15 persen," katanya.

Untuk dua pilihan, katanya, Bank Mandiri akan mentransfer PTN yang menjadi pilihan pertama dengan uang 60 persen dan pilihan kedua 40 persen. "Semuanya akan ditransfer ke rekening rektor PTN masing-masing," katanya.

Dari rektor itulah, katanya, uang akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan pada saatnya akan dicairkan rektor masing-masing sebagai dana pelaksanaan UMPTN.

"Dana pelaksanaan itu akan diatur dengan prosentase sesuai kebutuhan untuk peserta, panitia pusat, korwil, panitia pelaksana, dan PTN pilihan. Rektor yang akan membagi dana itu untuk peserta, panitia, dan korwil," katanya.

Ia mengatakan proses pengelolaan keuangan itu agak rumit, namun hal itu tidak akan menyalahi aturan. "Kami juga sudah sepakat dengan KPPN agar pencairan keuangan terealisir dalam tiga jam, asalkan ada bukti setor," katanya.

Untuk penggunaan keuangan, katanya, semuanya juga harus memakai tender (barang) dan seleksi terbuka (tenaga ahli), tapi pembuatan soal ujian yang tergolong rahasia negara dapat dilakukan tanpa tender sesuai Keppres 80/2003.

Secara terpisah, Rektor ITS Surabaya Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD menilai setiap PTN sebenarnya sudah mempunyai pengalaman untuk menyelenggarakan tes masuk secara swakelola yakni penyelenggaraan tes masuk non-SPMB. (*)

http://www.antara.co.id/arc/2008/3/9/41-ptn-se-indonesia-tinggalkan-spmb/ 

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Terkait “boikot” yang dilakukan 41 dari 56 perguruan tinggi negeri (PTN) peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo meminta Dirjen Dikti untuk mengkaji ulang kebijakan SPMB.

“Sekarang mereka diminta untuk memberikan masukan kepada Dirjen Dikti. Sekarang Dirjen Dikti sedang dalam proses untuk menulis ulang kebijakan penerima mahasiswa baru,” kata Mendiknas ketika ditemui di pertemuan The Seventh E-9 Minister Review Meeting on Education For All di Nusa Dua, Bali, Senin.

Mendiknas menyebut bahwa ada kebijakan dari Departemen Pendidikan Nasional (Depkdiknas) untuk meninjau ulang SPMB karena temuan Irjen Diknas dan Departemen Keuangan yang menyatakan SPMB tidak sesuai dengan Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

“Dirjen sedang meminta masukan dan akan diberikan opsi baru untuk SPMB, tapi tidak mungkin dalam kebijakan baru ini kepentingan semua pihak terakomodasi, tapi diusahakan,” kata Mendiknas.

Menurut Dirjen Dikti Depdiknas Fasli Djalal, penerimaan mahasiswa baru diserahkan ke masing-masing rektor karena memang merupakan tanggung jawabnya.

“Rektor boleh memilih untuk menyeleksi sendiri, membentuk paguyuban atau bekerjasama dengan pihak ketiga,” katanya.

Sementara mengenai perbedaan kebijakan masing-masing universitas tentang penerimaan mahasiswa baru disebut Fasli bukan satu hal yang jarang terjadi.

“Pada akhirnya mungkin akan ada beberapa variasi penerimaan siswa baru. Penerimaan mahasiswa baru ini sebenarnya sudah punya banyak model seperti UGM yang pernah sebagian besar melakukan SPMB, dan sebagian kecil penerimaan siswa dari seleksi mandiri. ITB juga melakukan beberapa pola penerimaan,” ujarnya.

Jadi sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan adanya beberapa pola karena sekarang saja sudah terjadi, paparnya.

Sebanyak 41 PTN se-Indonesia menyatakan keluar dari Perhimpunan SPMB dan memutuskan untuk menyelenggarakan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) sebagai gantinya, karena pengelolaan keuangan dalam SPMB dianggap melanggar aturan.

Fasli menyebut dirinya akan bertemu dengan perwakilan kedua pihak, dan dari pertemuan itu akan ditentukan langkah selanjutnya.

“Dari dua pertemuan ini mudah-mudahan kita akan mencapai sebuah kesepakatan yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Dirjen yang akan menjadi payung hukum dari pelaksanaan Keppres 80/2008 yang merupakan tindak lanjut Permendiknas 6/2008,” katanya.

Jika kemungkinan terburuk yakni ada dua penyelenggaraan ujian masuk perguruan tinggi negeri, Fasli mengimbau agar kedua belah pihak tidak menyulitkan pelajar.

http://www.antara.co.id/arc/2008/3/10/mendiknas-minta-spmb-dikaji-ulang/

1. Ukur kemampuan diri (baik kemampuan akademik dan kemampuan finansial), saatnya jujur dengan diri sendiri. Coz cuma qta aj yang tau kemampuan qta sendiri.

2. Buat yang agak seret finansialnya, mendingan gak terpengaruh propaganda Bimbel-Bimbel yang banyak mempengaruhi adik-adik untuk bergabung dengan mereka. Toh mereka gak jamin adik2 adik bisa lulus spmb. Solusinya: Cari aj buku-buku soal (kumpulan soal-soal) yang diterbitkan oleh bimbel-bimbel tersebut, pelajari di rumah, bahas semua soal-soalnya, dan ikuti trik-trik mereka. Kan itu juga yang bakalan dikasih di Bimbel, gak beda kok. Yang manis cuma propaganda mereka aj tuh…ga boong. Dan klo yang agak seret cari juga buku2 mereka di Pasar Loak, buka rahasia dikit nih, soalnya aku cari2 buku tersebut di Loakan juga loh. Harganya murah dan masih bisa dipake kok. Ngapain beli buku SPMB baru, toh cuma dipake 2 bulan lebih dikit. Mendingan Beli celana panjang, baju kemeja, (ini sih nasehat ayundaku sebelum SPMB taun 2003 yg lalu) untuk kuliah. Kan kalo dihitung-hitung:

Biaya bimbel (ekstensif/ekstra/super/paling hebat/dll) = +(-) Rp. 500.000 (malah lebih mahal)

Ongkos Pulang Pergi (P/P) selama bimbel 2 bulanan =+(-) Rp. 400.000

Belum makan2 sama kawan2 bimbel, jaga gengsi minimal bakso & Es Jeruk =+(-) Rp. 200.000 (selama bimbel)

Jadi Total Kotor yang diperlukan = Rp. 1.100.000,- Itu hanya untuk bimbel biaya hahahhihii saja, lom tentu pelajaran bimbel masuk di Otak.

Jadi mendingan uang Rp. 1.100.000, itu dibeliin

1. Celana Jeans 2 buah + kemeja 5 Buah

2. Sepatu yang agak bagusan harga Rp. 150rbuan keataslah

3. Buku-buku tulis (ATK) Untuk kuliah

4. Lebih Penting Untuk biaya daftar Ulang. Apalagi sekarang nih, daftar ulang Melonjak tinggi…..bner nih.

5. Buat anak Teknik Buat beli Alat gambar, itu penting banget.

6. Persiapan untuk Sewa rumah Kost (buat kuliah jauh dari rumah orang tua)

Tiap hari sebelum ujian targetin dapet beberapa Soal. Dan liat jurusan apa yang bakal di pilih, dan liat grade tahun lalu. Kalo jurusan yang bakal dipilih tidak terlalu tinggi gradenya, ya….artinya peminatnya tidak terlalu banyak. Solusinya kuasai Materi yang dianggap bisa dikerjakan dengan penuh dan Benar. Kalo penulis sendiri kemarin banyakin membahas soal materi hari Ke-1:

1.Bahasa Indonesia, 2. Bahasa Inggris, 3. Matematika Dasar. Sedangkan materi hari kedua, tu kan materi kejuruan, penulis cuma bahas biologi dan sedikit matematika IPAnya, dan sangat sedikit Fisika dan kimianya. hehehe….Soalnya penulis cuma mampu kayak gitu strateginya. Dan yang lebih penting aDALAH:

A. Mental (biar dak gugup bentengi dengan Tahajud Pas sebelum ujian SPMB), doa yang khusuk setelah sholat.

B. Jujur dengan diri sendiri, ini modal pas Try Out Di Rumah, Qita yang nentuin Soal, Qita nentuin Waktu pengerjaan, Qita nentuin grade, Qita nentuin kapan mau dijawab, Jadi kita menjadi BIMBEL PRIBADI. Menjadi Manajer Diri Sendiri

C. Jangan lupa masukan Energi yang bisa mendukung kerja Otak. Buat gambaran, selama Bimbel Pribadi, penulis selalu disuport dengan suplemen tambahan (misalnya makanan yang bergizi, walaupun murah harganya) oleh Ayunda Tercinta. Soalnya, orang tua penulis sudah tidak ada lagi.

D. Setelah masa penentuan jurusan, tentukan minat dan kemampuan anda, jangan terlalu membaca masa depan setelah keluar kampus Mau Jadi apa. Tetapi jalani saja itu dengan sebaik mungkin. Faktanya sekarang, banyak sekali anak teknik bekerja di Bank-Bank (swasta mapun bank pemerintah), Bahkan ada juga lulusan Ekonomi yang bekerja sebagai kepala Bengkel di perusahaan Besar malah. Jadi jalani saja apa yang bisa kita raih dan kita capai.

E. Optimis (jangan merasa tidak akan berhasil), tapi kita liat dulu kemampuan kita sampai dimana, biar kita bias menerpkan Optimisme kita pada tempat yang benar.

http://agusmanggala.wordpress.com/2007/05/08/tip-dan-trik-spmb-spesial-orang-biasa/ 

* Keuangan Dikerjakan secara Swakelola

SOLO - Setelah terjadi pertemuan dengan 56 perguruan tinggi negeri (PTN) Senin lalu, yang dikoordinasi oleh Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta memastikan siap menggelar seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sistem tersebut merupakan win-win solution bagi semua PTN.

“Kami telah bersepakat menggunakan satu sistem seleksi yang disebut Seleksi Mahasiswa Perguruan Tinggi Nasional (SMPTN). Semua pelaksanaan dan sistem yang dipakai sama dengan tahun lalu. Soal pengaturan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan, sehingga ini merupakan win-win solution. Tak ada yang menang dan yang kalah,” jelas Rektor UNS Prof Dr dokter Syamsulhadi SpKJ(K), ketika ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/3).

Pengaturan keuangan yang dimaksud, terkait dengan pelaporan dana dari calon mahasiswa yang akan masuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Keuangan akan dikerjakan secara swakelola oleh tiap universitas. Keputusan penggabungan kembali semua PTN di seluruh Indonesia itu, lanjutnya, merupakan sikap negarawan dari masing-masing rektor untuk memikirkan yang terbaik bagi bangsa, terutama dalam persoalan tersebut.

Biaya Besar

Dia mengakui, seandainya dua sistem (SPMB dan UMPTN) itu berlaku semua, akan ada kesempatan yang lebih besar bagi para calon mahasiswa. Namun, lanjut dia, biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan itu juga menjadi lebih besar.

Didampingi Pembantu Rektor I Prof Dr Ravik Karsidi MS, dia menyebutkan, pendaftaran akan dilaksankan 2-3 Juli, mengikuti jadwal SPMB yang telah direncanakan sebelumnya. “Keputusan tersebut tidak memengaruhi persiapan seleksi. Pendaftaran rencananya akan mulai dibuka pada pertengahan Juli,” ujar rektor. Sementara itu, untuk perincian teknis, Syamsul belum bisa menjelaskan. Sebab, minggu depan, semua rektor PTN masih akan berkoordinasi dengan pihak Depdiknas lagi untuk membicarakan hal itu. (J6-71)

‘’Kesepakatan tersebut dicapai setelah dilakukan pertemuan dengan 56 rektor perguruan tinggi negeri pada hari Selasa (25/3) malam,'’ kata Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal di Jakarta, Kamis (27/3).

Dalam diktum pertama itu kesepakatan itu disebutkan SMPTN dilakukan secara terpadu melalui seleksi nasional masuk melalui PTN, sehingga hanya ada satu sistem dan tidak ada lagi pola-pola lainnya.

Sedangkan pelaksanaannya dibentuk panitia SMPTN dan nanti kompetisinya akan dijelaskan dan itu poksi mereka (Perhimpunan SPMB) yang terdiri dari 56 rektor PTN.

Peraturan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, dan draf nya baru akan keluar pada hari Jumat (28/3), dan namanya sudah ada Kemudian SMPTN juga bertugas untuk menerima dan menyeleksi mahasiswa baru, kemudian semua rektor dari 56 PTN semuanya terlibat didalamnya. ‘’Sedangkan rangkanya kita yang memberikannya dan orang-orangnya,'’ kata Fasli Jalal.

Setelah panitia diberi SK-nya dia boleh melengkapi kepengurusannya, dan yang penting penerimaan dan pembelanjaan dana yang diperoleh dari SMPTN dilakukan berdasarkan priinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ‘’Jadi ada prinsip transparansi, mengenai biaya harus disampaikan dan akuntabel,'’ kata Fasli.

‘’Penerimaan dari SMPTN bagi PTN itu yang melibatkan pihak ketiga merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang penggunaannya dilakukan melalui swakelola, sedangkan bagi PTN yang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau Badan Layanan Umum (BLU) bukan merupakan PNBP. Ini juga merupakan penegasan dari Perhimpunan SPMB, “ kata Fasli Jalal.

Kemudian penggunaan dana dari SMPTN yang melibatkan pihak ketiga, berpedoman pada peraturan perundang-undangan sehingga kalau itu di PTN, maka dia harus patuh pada Keppres No. 80/2005. ‘’Kalau BHMN atau BLU itu cukup diatur untuk BHMN atau BLU,'’ katanya.(t.Ad/ toeb/c)